Depok, 1 Juni 2023 - Masa reses Anggota Legislatif merupakan momen penting bagi masyarakat sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam masa reses kali ini, Anggota Legislatif dari Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok secara konsisten mendengarkan masukan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan, peningkatan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan peningkatan kualitas kesehatan di Kota Depok.
Partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti kegiatan reses Anggota Legislatif dari Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan di daerah pemilihan mereka terus meningkat, sebagai bukti bahwa anggota legislatif tersebut berjuang untuk merealisasikan aspirasi masyarakat.
Dalam sidang paripurna DPRD Kota Depok, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan menyoroti beberapa persoalan krusial yang dihadapi masyarakat. Salah satunya adalah bidang kesehatan, di mana Pemerintah Kota Depok telah mengakselerasi peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan di puskesmas dan RSUD. Fraksi tersebut juga mendorong peningkatan fasilitas peralatan kesehatan di RSUD Anugerah Sehat Afiat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah timur Kota Depok.
Dalam bidang pendidikan, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan berharap adanya pengadaan lahan dan pembangunan fasilitas pendidikan, terutama gedung sekolah baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Depok. Mereka juga mendukung peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui program pelatihan dan sertifikasi guru di sekolah-sekolah negeri. Pemerintah Kota Depok diingatkan untuk memberikan perhatian khusus kepada siswa berprestasi yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses pendidikan berkualitas di sekolah negeri.
Dalam bidang infrastruktur, prioritas aspirasi masyarakat adalah rehabilitasi dan perawatan infrastruktur seperti jalan lingkungan, betonisasi, hotmix, dan drainase. Realisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan juga menjadi harapan yang masih disuarakan oleh masyarakat Kota Depok. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di Kota Depok terus dilakukan untuk menjaga profesionalitas pembangunan.
Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan juga menyampaikan pentingnya sosialisasi dan informasi program Pemerintah Kota dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan dan bantuan anggaran bagi pelaku usaha kecil menengah (UMKM) guna mengurangi angka pengangguran.
Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Depok telah mengatasi sebagian masalah terkait dengan ketersediaan fisik blanko KTP-El di beberapa wilayah kecamatan. Upaya tersebut diapresiasi sebagai solusi bagi persoalan administrasi kependudukan di Kota Depok.
Dalam hal perijinan, tata kelola pelayanan perijinan Pemerintah Kota Depok yang komunikatif, transparan, dan responsif mendapatkan apresiasi positif. Namun, keluarnya dokumen perizinan harus tetap mempertimbangkan analisis dampak lingkungan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Dalam bidang kebersihan dan lingkungan, penanggulangan sampah menjadi fokus utama. Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan menekankan perlunya realisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Nambo (Bogor) sebagai solusi konkrit penanggulangan sampah di Kota Depok. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah melalui konsep 3R (Refuse, Reduce, Recycle) juga menjadi upaya yang diperlukan.
Dalam laporan hasil reses DPRD Kota Depok Masa Sidang ke-II tahun 2023, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan menggarisbawahi peran penting anggota legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dengan mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi tersebut, diharapkan terwujudnya pembangunan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok.
(mz)
