33

    Gugus Tugas Tutup Sementara Gedung DPRD Kota Depok

    REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Jawa Barat, menutup sementara Gedung DPRD setempat selama sepekan. Penutupan dilakukan setelah dua pegawainya dikonfirmasi tertular virus corona tipe baru.

    Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, para pegawai dan anggota DPRD akan bekerja dari rumah selama gedung DPRD ditutup. "Kantor DPRD Depok segera didisinfeksi dan yang kontak erat akan di-swab PCR untuk mengetahui positif atau tidaknya tertular Covid-19," kata Dadang di Depok, Senin (7/9).

    "Saat ini Dinkes dibantu Sekretariat DPRD sedang melakukan tracing (pelacakan) kasus, terutama yang kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif," kata Dadang.

    Sebelumnya, Kantor Sekretariat Daerah dan Kantor Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga di kompleks Balai Kota Depok serta Kantor Kecamatan Sukmajaya juga ditutup sementara setelah adanya penemuan kasus penularan Covid-19 pada pegawainya. Dadang menjelaskan, dalam upaya mengendalikan penularan Covid-19, Pemerintah Kota Depok sudah menjalankan pembatasan aktivitas warga.

    Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan 31 Agustus 2020 mengenai peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kota Depok, aktivitas warga di luar rumah dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Selain itu, jam operasional toko,rumah makan, kafe, minimarket, supermarket, dan mal dibatasi sampai pukul 18.00 WIB dan operasi layanan pesan antar dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.

    Pemerintah Kota Depok juga membatasi acara-acara yang mengumpulkan orang banyak seperti pertemuan komunitas dan resepsi pernikahan.

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami