33

    DPRD Kota Depok sahkan Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

    Depok (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna.

    Ketua Pansus 5 DPRD Kota Depok, Edi Masturo dalam keterangan tertulisnya di Depok, Rabu mengatakan secara substansi raperda tersebut termasuk tata cara penghitungan tarif retribusi yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

    Secara teknis penyusunan, ujar dia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu, terkait dasar hukum yang dicantumkan dalam raperda cukup yang memerintahkan dan memberikan kewenangan pembentukan Raperda ini.

    "Perumusan sanksi administratif di tempatkan dalam pasal atau ayat yang dilanggar, bab penyidikan di tempatkan sebelum ketentuan pidana. Serta memperhatikan ketentuan pidana yang perlu mencantumkan pada pasal yang dilanggar," jelasnya.

    Edi Masturo lebih lanjut mengatakan berdasarkan uraian tersebut, Pansus 5 telah menyelesaikan pembahasan Raperda dengan baik dan lancar sesuai target serta dapat disepakati bersama.

    Selanjutnya, Pansus 5 merekomendasikan untuk dilakukan simulasi terkait perhitungan retribusi persetujuan bangunan gedung dan mengharapkan Pemkot Depok untuk membuat perda sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

    "Terima kasih kepada Perangkat Daerah yang mewakili dalam pembahasan yang sudah dilakukan. Semoga perda ini dapat lebih operasional dalam pelaksanaannya," katanya.

    Rapat Paripurna sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok Teuku Muhammad (TM) Yusufsyah Putra, diikuti oleh anggota dewan dan juga Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono.

    Sebelum disetujui lewat paripurna, raperda inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Depok ini sudah dibahas oleh Pansus 5 DPRD beberapa waktu lalu.

    Pewarta : Feru Lantara
    Uploader : Naryo
    COPYRIGHT © ANTARA 2021

     

    https://megapolitan.antaranews.com/berita/167017/dprd-kota-depok-sahkan-perda-retribusi-persetujuan-bangunan-gedung

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami