Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Depok atas Penyampaian Raperda APBD dan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024

Share this Post:
Standard Post with Gallery

Senin (16/10/2023), DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Raperda APBD dan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Wali Kota Depok.

 

Berikut rangkuman pandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi DPRD Kota Depok:

 

FRAKSI PKS

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengucapkan apresiasi kepada Walikota Depok dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok atas pemahaman mendalam mengenai Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran (PPA) dalam Nota Keuangan dan Raperda APBD tahun 2024. Dalam rapat paripurna DPRD, Fraksi PKS juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif lokal untuk pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Mereka menyoroti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pentingnya alokasi anggaran yang berbasis data dan prediksi kebutuhan masyarakat. Fraksi PKS berharap agar Raperda APBD 2024 dapat memberikan rekomendasi penting untuk perbaikan perencanaan dan realisasi APBD Kota Depok di tahun anggaran 2024.

 

FRAKSI GERINDRA

Fraksi Gerindra memberikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Kota Depok dan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Mereka mengingatkan bahwa saat ini pandemi Covid-19 telah berakhir secara resmi, tetapi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD 2024. Ini termasuk efek ekonomi global dan perubahan iklim, seperti fenomena El Nino yang berdampak pada kelangkaan air. Mereka juga mencatat peningkatan polusi udara dan pentingnya mendukung perekonomian pasca-pandemi, serta perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja online. Terakhir, Fraksi Gerindra menyoroti inflasi dan kebijakan anggaran yang harus mempertimbangkan pentingnya pendidikan dan meningkatkan pendapatan daerah. Mereka berharap RAPBD 2024 akan berbasis kinerja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

 

FRAKSI PDIP