Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Bahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Potong Hewan

Share this Post:
Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery

Depok, 27 Juni 2024 - DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Potong Hewan (RPH). Dalam rapat ini, laporan disampaikan oleh H.M Supariyono, A.Md, Ak selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Kota Depok.


Rapat yang dihadiri oleh Wali Kota Depok, Wakil Wali Kota Depok, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, serta berbagai elemen penting lainnya, berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Supariyono mengawali laporannya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelancaran dan kesehatan yang memungkinkan semua pihak untuk hadir.


Dalam laporannya, Supariyono menjelaskan bahwa Pansus 4 dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 26 Tahun 2023. Pansus ini bertugas membahas Raperda tentang RPH, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemotongan hewan di Kota Depok berjalan sesuai standar kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan hewan.


"Dalam rangka mendorong RPH agar dapat menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), RPH harus dikelola secara profesional. Dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam penyediaan RPH yang memadai dan memenuhi ketentuan teknis serta regulasi yang terarah dan berkesinambungan," ujar Supariyono.


Lebih lanjut, Supariyono menekankan pentingnya regulasi yang memadai untuk memastikan bahwa daging yang dikonsumsi masyarakat memenuhi kriteria ASUH. Ia juga menyebutkan bahwa di Kota Depok terdapat beberapa Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang juga harus memenuhi standar yang sama dengan RPH untuk memastikan kualitas daging yang dihasilkan tetap terjaga.


Pansus 4 telah melakukan serangkaian kegiatan untuk membahas Raperda ini, termasuk rapat pembahasan awal, studi banding ke Yogyakarta, Bandung, dan Bekasi, serta Rapat Dengar

Pendapat pada akhir November 2023. Supariyono menyampaikan bahwa dari hasil pembahasan akhir, Pansus 4 sepakat untuk melanjutkan Raperda ini menjadi Peraturan Daerah.


"Keberadaan RPH di Kota Depok sangat diperlukan agar pelaksanaan pemotongan hewan dapat terjaga dan terkendali dengan baik. Dengan adanya Perda ini, kita berharap daging yang dihasilkan dari RPH memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH)," pungkasnya.

Berita Terkait: