33

    DPRD Kota Depok pelajari Perda Ketahanan Pangan ke Bogor

    Cibinong, Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Depok mendatangi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mempelajari Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Pangan.

    "Kami ingin mencari masukan untuk melengkapi penyusunan Raperda Ketahanan Pangan di Kota Depok," kata anggota DPRD Kota Depok Ikravany Hilman saat memimpin kunjungan kerja di Kantor Diskominfo, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin.

    Menurut dia, kunjungan kerja itu karena saat ini Pemkot Depok sedang menyusun Rancangan Perda tentang Ketahanan Pangan sehingga memerlukan studi banding dari daerah lain, termasuk Pemkab Bogor.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor Farida Khuriyati mengatakan bahwa pihaknya adalah dinas satu-satunya di Jawa Barat yang punya unit pelaksana teknis (UPT) pengujian mutu pangan segar.

    "Untuk mobilitas, kami punya mobil pengawasan mutu pangan. Status Kabupaten Bogor sendiri masuk kategori cukup tahan pangan meskipun ada wilayah yang masuk rawan pangan, yakni wilayah yang kemarin mengalami musibah bencana alam," tuturnya.

    Menurut dia, Pemkab Bogor memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah.

    Ia menyebutkan ada 12 peraturan bupati yang menjadi turunan dari perda tersebut.

    "Pada tahun ini ada empat perbub yang harus selesai, dan satu perbup ,yakni Perbup No. 45/2020 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan sudah selesai," kata Farida.

    Ia menyebutkan ruang lingkup Perda No. 6/2019 mengatur hal-hal seperti perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, kesiapsiagaan krisis pangan, label dan iklan pangan, perbaikan gizi masyarakat, serta peredaran pangan segar.

     

    Pewarta : M. Fikri Setiawan
    Editor : Yuniardi Ferdinan
    COPYRIGHT © ANTARA

     

    https://jabar.antaranews.com/berita/186066/dprd-kota-depok-pelajari-perda-ketahanan-pangan-ke-bogor

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami