33

    DPRD Kota Depok Studi Pengelolaan Arsip

    BEKASI-DPRD Kota Depok mengunjungi Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka Kunjungan Kerja terkait Pengelolaan Kearsipan di Kota Bekasi.

    Bertempat di Press Room Humas Setda Kota Bekasi, turut hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi, Abdul Iman beserta jajarannya serta Kepala Sub Bagian Fasilitasi Hubungan Media dan Kunjungan Daerah, Herman.

    Ketua Pansus 1 DPRD Kota Depok, H. Nurhasim mengatakan tujuan datang ke Kota Bekasi untuk membahas tata kelola kearsipan.

    “Kami ingin membahas tentang tata kelola kerasipan dengan menyerap data-data maupun penataan di Kota Bekasi sebelumnya kami juga telah melakukan kunker ke Kota Bogor untuk melihat pengelolaan arsip yang mereka miliki dan ingin membandingkan dengan Kota Bekasi,” ujarnya.

    Dia sekaligus memperkenalkan 10 anggota Pansus 1 DPRD lainnya dan sekretariat Dewan Kota Depok yang bersamanya.

    Bergantian pada acara yang sama, Kepala Dinas Kearsipan Kota Bekasi menyambut kedatangan rombongan.

    “Selamat datang di Kota Bekasi, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi memiliki staf sebanyak 71 orang dengan sasaran kinerja dibidang kearsipan yaitu terseleggaranya arsip baku di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ”

    Abdul Iman juga menambahkan bahwa kendala yang biasa dihadapi adalah kurangnya perhatian OPD sendiri terhadap arsip.

    “Kurangnya perhatian OPD karena banyak yang melihat belum maksimal pengelolaan arsip padahal arsip sangat penting salah satunya pembuktian hukum saat diperlukan,” jelasnya.

    Dinas Arsip dan Perpustakaan juga sudah bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menghasilkan 42 orang Arsiparis yang ditempatkan di masing-masing OPP bertugas menata arsip menjadi lebih teratur dan tertib. (Ri/adv)

     

    https://www.beritamoneter.com/dprd-kota-depok-studi-pengelolaan-arsip/

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami