33

    Kasus Covid-19 di Depok Terus Naik, DPRD Depok Minta Penggunaan Dana Covid-19 Harus Transparan

    WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Depok terus bertambah.

    Pada Senin (5/10/2020) jumlah pasien terkonfirmasi positif mencapai 4.898 orang. Kemudian pasien sembuh mencapai 3.363 orang dan meninggal 141 orang.

    Kondisi tersebut membuat anggota DPRD Kota Depok angkat bicara.

    Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah, meminta Pemkot Depok untuk transparan dalam penggunaan dana Covid-19.

    Hal itu dimintanya agar masyarakat Depok tahu penggunaan dana tersebut digunakan untuk hal apa. Sebab, dana percepatan penanggulangan Covid-19 di Kota Depok sangat besar.

    "Kasusnya tidak turun-turun. Dana yang dianggarkan besar. Lalu yang dikerjakan apa. Seharusnya setelah anggaran disetujui dewan, maka ada penurunan kasus Covid-19. Ini harus dibuka terang benderang," kata Hamzah, Senin (5/10/2020).

    Menurut Hamzah, akibat terus naiknya kasus Covid-19 di Depok membuat Gubernur Jawaa Barat, Ridwan Kamil, turun tangan.

    Ridwan Kamil berkantor sementara di Depok untuk menurunkan kasus Covid-19.

    "Ridwan Kamil cinta kepada masyarakat Depok, makanya beliau turun tangan. Kami apresiasi, karena ini langkah positif. Tim Gugus Perceopatan Covid-19 di Depok harus cekatan," ujarnya.

    Hal senada disampaikan anggota DPR Kota Depok dari Fraksi PKB, Babai Suhaimi.

    Babai menyatakan bahwa Pemkot Depok telah gagal menangani Covid-19 lantaran dewan sudah menyetujui anggaran yang digunakan untuk menurunkan kasus Covid-19.

    "Pemkot Depok telah gagal. Buktinya anggaran sudah disiapkan kasusnya tak turun-turun. Gubernur Jabar turun tangan bukan intervensi, melainkan bagian dari tanggungjawab. Saya mendorong ASN terus bergerak menurunkan kasusnya," tutur Babai.



    Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Kasus Covid-19 di Depok Terus Naik, DPRD Depok Minta Penggunaan Dana Covid-19 Harus Transparan, https://wartakota.tribunnews.com/2020/10/05/kasus-covid-19-di-depok-terus-naik-dprd-depok-minta-penggunaan-dana-covid-19-harus-transparan.
    Penulis: Dodi Hasanuddin
    Editor: Dodi Hasanuddin

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami