33

    Rapat Paripurna DPRD Kota Depok 16 Februari 2021

    Selasa (16/2), DPRD Kota Depok menyelenggarakan Rapat Paripurna yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Wakil Walikota Depok, Penjabat Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, dan
    Kepala Dinas secara semi virtual dalam rangka:

    1. Persetujuan DPRD Kota Depok Terhadap 4 (empat) Raperda Kota Depok
    2. Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2021.

    Rapat tersebut menyampaikan laporan Panitia Khusus (Pansus) 3, 5, dan 6. Hasil laporan tersebut DPRD Kota Depok menyetujui terhadap 4 Raperda terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Tanggung Jawab Sosial dan
    Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Rancangan Peraturan
    Daerah Kota Depok tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, dan
    Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota
    Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Rukun
    Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

    Dengan ini untuk pansus 3, 5, dan 6 telah di bubarkan, sedangkan pansus 4 akan bubar setelah DPRD Kota menerima hasil evaluasi Provinsi Jawa Barat terkait rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang rencana tata ruang wilayah Kota Depok tahun 2020-2040.

    Dan setelah penyampaian laporan 4 Raperda dilanjutkan dengan pembacaan rancangan keputusan DPRD Kota Depok oleh Sekretaris DPRD kota Depok , penandatanganan dan penyerahan rancangan keputusan DPRD Kota Depok,
    penyampaian hasil reses masa sidang pertama tahun 2021 per fraksi dan sambutan Wakil
    Walikota Depok.

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami