33

    Ketua DPRD Kota Depok Berikan Paparan dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang RPJMD Tahun 2021-2026

    DEPOKNETWORK.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, (10/05/2021).

    Musrenbang RPJMD mempunyai tujuan untuk menyampaikan Rancangan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, melakukan sinkronisasi kebijakan prioritas daerah jangka menengah dengan perspektif arah pembangunan nasional serta mendapatkan masukan substansi untuk penyempurnaan kebijakan, strategi, dan program prioritas guna menyusun Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.

    Dalam rangka pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, Ketua DPRD Kota Depok, H. T.M. Yusufsyah Putra memberikan paparannya terkait dengan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, menurutnya RPJMD ini merupakan proses penyempurnaan sehingga menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

    Dia juga melanjutkan, persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD paling lambat 70 hari setelah Kepala Daerah dilantik. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klasifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

    Selain itu, dia juga menjelaskan Bappeda Kota Depok sebagai pelaksana, Musrenbang RPJMD ini dihadiri oleh pemangku kepentingan dan dilaksanakan paling lambat 75 hari, ada unsur lain seperti pejabat dari Kementerian sebagai nara sumber dalam Musrenbang RPJMD.

    “Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Musrenbang RPJMD dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan Kepala Daerah. Pejabat dari kementerian/ lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD,” jelasnya.

    Dia menambahkan, hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang  RPJMD. Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang  RPJMD.

    Dia juga menuturkan tentang Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Depok terkait dengan RPJMD Kota Depok Tahun 2021.

    “Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Depok disusun dengan mengacu beberapa hal, yaitu isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat, aspirasi masyarakat, hasil pelaksanaan kegiatan reses dan kunjungan Dapil DPRD, monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan APBD dan pembangunan, hasil dari KAD, masukan kelompok pakar dan tenaga ahli pakar, tindak lanjut hasil temuan dari BPK RI,” pungkasnya. (Red)

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami