33

    Meraih Kembali WTP yang ke-10, TM. Yusufsyah Putra: Kinerja Pemkot Depok Dipandang Cukup Memuaskan

    DEPOKNETWORK.COM – Pemerintah Kota Depok kembali memperoleh penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020. Penghargaan tersebut merupakan yang kesepuluh kalinya, secara berturut-turut

    Penyerahan LHP penilaian WTP tersebut, diserahkan langsung oleh BPK Provinsi Jawa Barat kepada Wali Kota Depok H. Mohammad Idris dan didampingi oleh Ketua DPRD Kota Depok H. TM. Yusufsyah Putra di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/05/2021).

    Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

    Dia melanjutkan, apresiasi yang setinggi–tingginya karena acara ini merupakan suatu momentum yang sangat berharga karena bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud hadirnya pemerintahan yang transparansi, akuntabel dalam pengelolaan suatu daerah khususnya Pemerintah Kota Depok.

    Dia juga menjelaskan bahwa kita patut bersyukur pula atas kinerja Pemerintah Kota Depok sesuai dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan selama 9 tahun berturut-turut.

    “Kita patut bersyukur pula bahwa kinerja Pemerintah Kota Depok sesuai dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan selama 9 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana kita pahami bahwa ada empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP),” jelas TM. Yusufsyah Putra.

    Dia menambahkan, DPRD Kota Depok sendiri melihat bahwa kinerja Pemerintah Kota Depok selama ini kami pandang juga cukup memuaskan. Apa pun opini yang diberikan BPK kepada Pemerintah Kota Depok bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja agar semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi dari Pemerintah Kota Depok untuk mewujudkan Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas hidup di segala bidang bagi masyarakat Kota Depok lebih baik lagi.

    TM. Yusufsyah Putra juga mengungkapkan bahwa Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya, bukan hanya memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Depok, tetapi juga memeriksa kinerja atas efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

    “Kegiatannya meliputi identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional oleh auditor BPK berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pada semua tingkatan unit institusi penyelenggara pemerintah,” ungkapnya.

    TM. Yusufsyah Putra menuturkan bahwa semua ini hasil yang didapat berkat kerja keras dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kota Depok.

    “Terlebih, kerja keras Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Inspektorat dan Perangkat Daerah lainnya, semoga sinergitas serta harmonisasi antara Kepala Daerah beserta seluruh perangkatnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan terus terjaga, karena Pemerintah Daerah dan DPRD adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

    Terakhir dia mengatakan, kami atas nama DPRD Kota Depok mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat atas kerja sama yang telah terbina dengan baik selama ini.

    “Kerja sama ini kami harapkan untuk dapat lebih ditingkatkan lagi dan di masa-masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan mempermudah kita semua dalam melaksanakan tugas masing-masing,” pungkasnya. (Shuray)

     

    https://depoknetwork.com/depok/meraih-kembali-wtp-yang-ke-10-tm-yusufsyah-putra-kinerja-pemkot-depok-dipandang-cukup-memuaskan/

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami