33

    Predikat WTP Pemkot Depok Diapresiasi

    RADARDEPOK.COM, DEPOK – Fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyampaikan sejumlah catatan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, melalui Rapat Paripurna, yang digelar pada Jumat (16/7).

    Perwakilan Fraksi PKS, Ade Firmansyah mengatakan, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Walikota dan Wakil Walikota Depok beserta seluruh jajaran aparatur Pemkot Depok, atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kembali diberikan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok selama 10 tahun berturut-turut.

    “Sebuah prestasi yang konsisten dalam kurun waktu satu dasa warsa, ini menunjukkan komitmen yang kuat dari jajaran Pemkot Depok,” ucap Ade, Jumat (16/7).

    Lebih lanjut, Ade menjelaskan, semoga predikat WTP yang menjadi tradisi baik bisa terus dilanjutkan, karena merupakan kebanggaan bersama. Fraksi PKS memandang, realisasi pendapatan yang mencapai Rp3,06 triliun atau 99,51 persen dari target Rp3,07 triliun merupakan prestasi tersendiri di tengah pandemi Covid-19.

    “Meski belum mencapai target 100 persen dari target pendapatan, namun capaian ini perlu diapresiasi, apalagi pada komponen PAD yang relatif dapat dikendalikan mencapai over target 106,49 persen (Rp1,21 triliun dari target Rp1,14 triliun),” ungkapnya.

    Fraksi PKS mendukung upaya Pemkot Depok dalam meningkatkan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Pusat dengan membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang ada di Depok dalam rangka optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 21,25, dan 29).

    “Kami juga mendukung langkah Pemkot Depok dalam upaya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barar, serta pemerintah daerah lain dalam upaya peningkatan sumber pendanaan, dalam kaitan pendapatan transfer pada APBD,” tambahnya.

    Ade Firmansyah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tenaga kesehatan di Kota Depok, yang sudah mendedikasikan seluruh tenaga dan pikirannya dalam membantu masyarakat Kota Depok, yang sakit akibat terinfeksi virus Covid-19.

    Perwakilan Fraksi Gerindra, Edi Masturo juga menyampaikan hal sama, yaitu memberikan apresiasi kepada Pemkot Depok atas predikat WTP dari BPK. Namun, dirinya menyebut, atas predikat yang ada apakah APBD 2020 sudah efektif, efisien, dan ekonomis, maka ada hal yang perlu ditingkatkan secara terus menerus.

    Maka itu, Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan, di antaranya derajat desentralisasi atau rasio PAD Kota Depok mencapai 39,7 persen, sehingga tingkat kemandirian fiscal Kota Depok masih dalam kategori cukup.

    “Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Walaupun perlahan, angka ini terus naik, kami berharap bisa dijaga dan dipertahankan,” tutur Edi Masturo.

    Lalu, menurutnya, rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Depok berada di kisaran angka 55,3 persen atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Maka dari itu, Pemkot Depok diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut, guna meningkatkan PAD.

    “Sehingga tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Karena berdasarkan angka di atas menggambarkan Pemkot Depok masih tergantung pada Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga belum bisa menjadi kota yang mandiri,” jelasnya.

    Dirinya juga menyebut, masih ada beberapa kendala dalam meningkatkan PAD, antaralain, belum optimalnya sarana dan prasarana pelayan yang dapat menunjang peningkatan retribusi daerah, belum optimalnya pemanfaatan aset Pemda sebagai salah satu sumber PAD, masih adanya keterbatasan jumlah dan keterampilan aparatur dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi, serta belum adanya trobosan-trobosan baru dalam mencari sumber PAD.

    “Kami Fraksi Gerindra akan terus mendorong Pemda untuk melakukan optimalisasi kinerja, membangun sistem berbasis teknologi informatika, serta membuat trobosan baru dalam mencari sumber PAD,” pungkasnya. (rd/dis)

     

    Jurnalis: Putri Disa

    Editor: M. Agung HR

     

    https://www.radardepok.com/2021/07/predikat-wtp-pemkot-depok-diapresiasi/

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami