33

    DPRD Depok Sebut Sudah Sering Panggil Pengelola Apartemen Terkait Kasus Prostitusi

    Penulis Anggita Nurlitasari | Editor Jessi Carina

    DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengomentari kasus prostitusi di sebuah apartemen di kawasan Margonda.

    Menurut Hamzah, sudah menjadi rahasia umum bahwa apartemen itu menjadi tempat prostitusi.

    "Yang sering terjadi di apartemen situ mulu dan sudah jadi rahasia umum bahwa apartemen tersebut tempatnya bisa digunakan untuk melakukan prostitusi terselubung," ujar Hamzah saat ditemui di Kantor DPRD Kota Depok, Kamis (30/1/2020).

    Dia mengatakan Pemerintah Kota Depok tampak kewalahan dalam menanggapi kasus prostitusi tersebut.

    Sebab, pengelola apartemen sudah sering dipanggil tetapi kasus ini terus berulang.

    DPRD Kota Depok juga sudah sering memanggil semua pengelola apartemen di kawasan Margonda terkait hal ini.

    "Kami sudah tiga kali memanggil pengelola apartemen dan untuk lebih memperketat semua CCTV dipasang di setiap lorongnya. Kami pun meminta mereka kooperatif untuk bisa membuka siapa pun yang melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan atau norma agama untuk bisa juga dilaporkan kepada kami," ujar Hamzah.

    Dia menyebut, sudah seharusnya apartemen-apartemen tersebut itu diawasi lebih ketat.

    Namun, kendala dalam melakukan pengawasan pun tetap ada. Pengelola apartemen disebut tidak punya kewenangan terhadap unit yang sudah ada pemiliknya.

    "Mereka jual ke orang lain dan itu kewenangan segala sesuatu yang dilepaskan kepada pihak yang lain maka satu kamar itu kewenangan para pemilik bukan kewenangan pengelola. Tapi kami selalu mengingatkan dan sampaikan kemarin kita panggil manajemen apartemen pun untuk menyampaikan kepada penghuni agar tidak melakukan tindakan di luar norma, baik norma sosial, kesusilaan dan agama," ujar Hamzah.

    Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Kota Depok kembali mengamankan anak di bawah umur yang diduga terkait dalam prostitusi online.

    Pengungkapan ini berdasarkan laporan bahwa ada anak di bawah umur yang hilang.

    Petugas selanjutnya melakukan penyelidikan dan pendalaman yang bersangkutan.

    Anak di bawah umur tersebut diketahui berinisial AP (16). Dia berkenalan dengan AIR (17) melalui Facebook dan mengatur janji untuk bertemu di salah satu apartemen di Depok.

    Namun, AP tak kunjung pulang setelah ditunggu beberapa hari oleh orangtuanya, N (36), sejak 2 Januari 2020 pukul 21.00 WIB.

    Tiba-tiba kabar mengejutkan datang setelah nomor ponsel AP digunakan dalam aplikasi Mi Chat untuk menawarkan jasa prostitusi online open booking order include room.

    "Korban terakhir kali diketahui berada di Kampung Taman Induk Kecamatan Cipayung, Depok," ujar Kasubbag Humas Polres Metro Depok AKP Firdaus, Selasa (28/1/2020).

    Setelah mengetahui bahwa nomor ponsel AP digunakan untuk prostitusi online, polisi langsung bergerak cepat. Hasilnya, AP ditemukan di salah satu kamar dengan nomor 28K di apartemen kawasan Margonda.

    Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPRD Depok Sebut Sudah Sering Panggil Pengelola Apartemen Terkait Kasus Prostitusi", https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/30/19253381/dprd-depok-sebut-sudah-sering-panggil-pengelola-apartemen-terkait-kasus?page=all.
    Penulis : Anggita Nurlitasari
    Editor : Jessi Carina


     

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami