33

    Sekretariat DPRD Kota Depok mengikuti Workshop Nasional Asdeksi

    Sekretariat DPRD Kota Depok mengikuti Workshop Nasional Asdeksi

     Palembang, DPRD -   Penyelanggaraan Workshop Nasional Asdeksi kali ini diselenggarakan di Palembang, bertempat di Hotel Grand Zuri tanggal 7-10 Februari 2019. Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bapak H. Nasrun Umar bertemakan optimalisasi sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi penyusunan program kerja DPRD dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD serta arah pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD periode 2019-2024. Dalam acara ini, DPRD Kota Depok mengirim peserta workshop yang diwakili oleh Sekretariat DPRD Kota Depok Drs. Zamrowi, M.Si, Kabag. Humas & Protokol Sekretariat DPRD Kota Depok Drs. Muksit Hakim, M.Si, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Depok Yelis Rosdiana, SE, M.M, Kasubag Tata Usaha Sekretariat DPRD Kota Depok Ariana Sulistiowati, S.Sos, Kasubag. RT dan Perlengkapan Sekretariat Dra. Tuti Setiawati, dan juga dibantu oleh staf pelaksana Melati Dwi Murni, S.Sos. 

    Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari tersebut berisikan beberapa acara. Hari pertama dilakukan proses check in dan regristasi oleh para peserta. Lalu pada hari kedua tanggal 8 Februari merupakan dimulainya kegiatan inti acara, dimulai dengan sambutan oleh ketua umum ASDEKSI, Sekda Provinsi Sumatera Selatan/Ketua Umum Forsedasi dan juga arahan dari Walikota Palembang sekaligus membuka acara Workshop Nasional Asdeksi. Dilanjut pula penyampaian beberapa masalah pokok yang dibagi ke dalam beberapa sesi. Sesi pertama dan kedua yang disampaikan oleh narasumber sekaligus seorang motivator, Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC memberikan materi tentang “Membangun motivasi, optimis, dan etos kerja bagi Setwan sebagai supporting tri fungsi DPRD”. 

    Turut hadir pula Kepala BPSDM Kemendagri Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd yang memberikan materi tentang “Arah pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai Permendagri np. 133 tahun 2007 beserta perubahannya dan evaluasi pelaksanaan pendalaman tugas angoota DPRD tahun 2019”. Dan juga praktisi PBI, Suswarno, Ak., MM yang hadir memberikan materi pada sesi penutup bertemakan “Kesiapan Sekretariat DPRD dalam rangka pemeriksaan keuangan oleh BPK RI”.

     
     

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami