33

    DPRD Depok Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD 2022

    DEPOK POS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, pada rapat paripurna, Selasa (16/11/21).

    Rapat Paripurna digelar secara langsung dan virtual yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok TM. Yusufsyah Putra, jajaran Wakil DPRD Depok dan para anggota dewan. Kemudian dari unsur eksekutif diikuti oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Supian Suri, serta perangkat daerah.

    Dalam paripurna, DPRD mengesahkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 Kota Depok menjadi Perda. Setelah itu, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan DPRD dengan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

    Pada kesempatan itu, Anggota Banggar (Banggar) DPRD Kota Depok, Edi Masturo menuturkan, setelah melakukan serangkaian pembahasan dan pendalaman materi Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), maka Banggar DPRD Depok menyampaikan beberapa hasil pembahasan. Di antaranya, pos pendapatan, pos belanja daerah, dan pos pembiayaan daerah.

    “Untuk pos pendapatan, senilai Rp 3.140.859.565.534 dan pos belanja daerah senilai Rp 3.576.079.292.595. Sedangkan untuk pos pembiayaan sebesar Rp 435.219.727.061,” jelasnya.

    Dikatakannya, penyusunan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2022 tersebut tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Adapun rencana kerja pemerintah tahun 2022 mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

    Hal tersebut juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok tahun 2005-2025. Yaitu perekonomian daerah secara fokus, efisien, dan efektif.

    “Tujuan pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang layak, dengan penekanan pada sektor niaga, jasa dan ekonomi kreatif. Juga untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Depok yang telah menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2022. Sebagai tindak lanjut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menguji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Selanjutnya hasil evaluasi Gubernur kemudian akan disempurnakan oleh Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” pungkasnya. []

     

    https://www.depokpos.com/2021/11/dprd-depok-gelar-rapat-paripurna-pengesahan-raperda-apbd-2022/

    Contact me : k.fuhrberg@gmail.com

SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK

Sejarah kota Administrasi Depok berubah status menjadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok...

Alat Kelengkapan

Lokasi Kami