PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL RESES

MASA SIDANG KEDUA

TAHUN SIDANG 2023

FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

ASSALAMUALAIKUM WR, WB

SHALOM

SALAM SEJAHTERA 

OM SWASTYASTU

NAMO BUDAYA SALAM KEBAJIKAN MERDEKA!

1. YANG TERHORMAT KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK
2. YANG TERHORMAT SAUDARA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
3. YANG TERHORMAT UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA DEPOK
4. YANG TERHORMAT PEJABAT SIPIL, TNI-POLRI DI LINGKUNGAN KOTA DEPOK
5. DAN PARA UNDANGAN YANG HADIR SACARA TATAP MUKA

MAUPUN VIRTUAL, SERTA REKAN-REKAN MEDIA YANG KAMI SAYANGI

Puji Syukur selalu kami haturkan kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2023.

Fraksi PDI Perjuangan melaporkan bahwa 10 anggota fraksi kami telah melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2023 yang dilaksanakan selama empat hari yaitu tanggal 20 Mei sampai dengan 23 Mei 2023 secara tatap muka.

SDR PIMPINAN SIDANG, ANGGOTA DEWAN DAN PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Masa Reses merupakan masa dimana kegiatan Anggota Dewan di luar masa sidang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang bersifat terbuka dengan undangan terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan dimasa pandemik. Anggota DPRD adalah representasi masyarakat pada daerah pemilihannya. Oleh karena itu aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut harus tersalurkan dengan baik. Melalui kegiatan Reses ini, anggota DPRD, dalam mengunjungi, mendengar, dan menyerap aspirasi satu persatu masyarakat pada daerah pemilihannya bisa diimplementasikan dengan baik. Yang kemudian ditindaklanjuti dan diperjuangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Kegiatan reses ini bertujuan untuk mendengar langsung/menyerap aspirasi dari masyarakat tentang apa yang menjadi persoalan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dan peran Anggota DPRD Kota Depok kepada konsituennya serta masyarakat Kota Depok umumnya.

Dalam penyampaian laporan hasil kegiatan Reses ini, kami Fraksi PDI

Perjuangan          menyerap hasil aspirasi      masyarakat,           mengemukakan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik di sektor pembangunan fisik maupun non fisik yang meliputi Bidang

Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Hasil penjaringan aspirasi masyarakat ini wajib ditindaklanjuti sebagai perencanaan program dan kegiatan pemerintah kota.

SDR PIMPINAN SIDANG, ANGGOTA DEWAN DAN PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD, pada pasal 116 ayat 4 disebutkan bahwa Anggota DPRD Wajib Melaporkan hasil pelaksanaan Reses Kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:

• Waktu dan tempat kegiatan Reses
• Tanggapan, Aspirasi dan Pengaduan dari Masyarakat
• Dokumentasi Peserta dan Kegiatan Pendukung

Hal tersebut diatas harus dilakukan karena bagi Anggota DPRD yang tidak menyampaikan Laporan Sebagaimana tersebut di atas tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

Dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, ijinkan kami Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan laporan mengenai tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat dalam Kegiatan Reses anggota kami yang telah dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 23 Mei 2023 yang akan kami jabarkan sesuai dengan bidang komisi.

Komisi A : Bidang Pemerintahan

1. Agar menjadi perhatian khususnya kepada para dinas, pihak kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat hadir disetiap udangan Reses, mengingat begitu pentingnya kegiatan tersebut sehingga dapat menindaklanjuti setiap masukan dan aspirasi masyarakat.
2. Perangkat ASN di tingkat Kelurahan dan Kecamatan agar bisa lebih ramah untuk melayani warga.
3. Netralitas para ASN sangat dibutuhkan dalam tahun politik ini, sehingga mewujudnya ASN yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
4. Banyaknya komplek-komplek yang belum adanya serah terima fasos-fasum, dimohon dinas terkait segera mendata dan menindaklanjuti hal tersebut.
5. Bantuan sosial yang tidak terealisasi dengan baik dan tidak tepat sasaran, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan pihak Ketua Lingkungan setempat.
6. Pemerintah Kota Depok harus segera memperbaiki data warga miskinnya. Baik yang menerima PKH, penerima bantuan non tunai dan warga miskin yang belum menerima bantuan apa-apa, karena terbukti dilapangan banyak yang tampak seperti salah sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Termasuk masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan KIS dan KIP tetap sulit mendapatkannya.

Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan

1. Pemerintah perlu membentuk Koperasi dan UMKM disetiap kelurahan dan kecamatan yang ada diwilayah Kota Depok.
2. Kedepannya harus diberdayakan UMKM yang berasal dari warga, dan dipermudah untuk pendaftaran UMKM online.
3. Pemerintah Kota Depok agar memberikan peluang usaha bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomian bagi masyarakat Kota Depok
4. Dimohon agar penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak terlalu ribet prosedurnya karena kalau terlalu lama prosedurnya akan jadi anggaran yang turun tidak tepat waktu dan Anggaran BTT ini harus tepat sasaran dan transparan.

Komisi C : Bidang Pembangunan

1. Lahan kuburan di wilayah Beji sudah penuh, agar diperhatikan dan segera dicarikan lahan kosong untuk digunakan sebagai lahan kuburan.

2. Titik Banjir

 Terkait titik banjir di wilayah Kota Depok mohon untuk mendapat  perhatian khusus dari dinas terkait sehingga titik banjir di wilayah  Kota Depok tidak semakin meluas dan tidak bertambah jumlah titik  banjirnya. Seperti di daerah Cimanggis setiap tahun titik banjir  bertambah dari waktu kewaktu karena penanganan banjir yang  mungkin belum tepat. Sehingga perlu dilakukan kajian-kajian untuk  mencari solusi yang tepat dalam penanganan banjir, antara lain  pembuatan embung di beberapa tempat.

        3. Turap           

 Terkait Turap kami meminta dinas terkait melakukan pengecekan ke  seluruh turap yang sudah di sampaikan pada saat laporan reses  sebelumnya, hal ini untuk menghindari kerusakan turap makin  parah dan membahayakan. Kami minta untuk segera  ditindaklanjuti. Titik-titik mana turap yang harus mendapat  perhatian akan di sampaikan secara rinci oleh anggota fraksi kami  yang ada di komisi C.

4. Usulan- usulan dan keluhan - kelurahan lainnya dari masyarakat yang kami terima saat reses antara lain :
   • Masih banyak diperlukan dibangunnya taman bermain untuk  anak2 di setiap kelurahan.
   • Setu- setu yang ada di kota Depok harus mendapat perhatian yang serius juga dari dinas terkait agar setu di Depok tidak berkurang  tetapi justru harus di maksimalkan agar bisa dijadikan tempat wisata  bagi warga sekitar seperti contohnya Setu Rawa kalong di Curug 
   • warga komplek RW 04 mekarsari dan sekitarnya minta supaya TPS  liar yang berada di tengah pemukiman ini di tertibkan,  karena  udaranya sangat mengganggu warga yg tinggal di sekitar itu.
5. Titik-titik kemacetan untuk bisa segera dibantu atasi oleh Dinas    
6. Banyak jalan di wilayah cimanggis yang gelap karena tidak ada PJU nya atau ada tiangnya tapi lampunya mati,  mohon untuk   mendapatkan perhatian dari dinas perhubungan untuk menghindari  tindak kejahatan terjadi di daerah tersebut. Demikian juga  pemasangan kaca cembung dan penghambat kecepatan atau speed  bump di beberapa titik jalan juga harus mendapat perhatian guna  menghindari kecelakaan yang sudah sering terjadi di jalan tersebut.  Laporan secara terpisah akan kami sampaikan kepada dinas terkait  melalui anggota fraksi kami yang ada di komisi C.

Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat 1. Terkait Pendidikan

1. Diharapkan penambahan pembangunan-pembangunan SMP dan SMA Negri diwilayah Kota Depok yang padat penduduk, bila perlu di tiap Kelurahan adanya SMP dan SMA Negeri mengingat salah satu  syarat PPDB adalah sistem zonasi. 
2. Warga Kelurahan Jatijajar dan Kelurahan Sukamaju Baru menginginkan untuk segera didirikan Sekolah SMP Negri.
3. Terkait kebutuhan mendesak SMA dan SMK di Cimanggis. Membuat banyak       warga       Cimanggis yang kebetulan berbatasan dengan DKI memutuskan masih berKTP DKI karena alasan untuk mencari sekolah anak-anaknya di Jakarta.

2. Terkait Kesehatan

1. Agar dipermudah pelayanan di Rumah Sakit ketika pasien menggunakan Bansos
2. Agar dibukakan kembali program KIS, karena masih banyak warga yang tidak mampu dan belum memiliki KIS.
3. Pembangunan Posyandu disetiap wilayah kelurahan sangat diharapkan masyarakat sekitar, karena masih banyak RW yang belum mempunyai posyandu, tetapi tidak memiliki lahan fasos-fasum.
4. Diharapkan Puskesmas di Kota Depok menjadi Puskesmas yang melayani 24jam dan diperdayakan untuk melayani pasien rawat inap disemua Kecamatan, serta ditingkatkan sarana dan prasarananya.
5. Banyak warga yang bermasalah dengan BPJS, yang meninggal dikarenakan covid yang lalu. Sehingga warga banyak yang tidak mampu bayar iuran dan sekarang disaat mereka mulai bisa punya penghasilan lagi, masalah mereka kepentok di pembayaran iuran yang tertunggaknya hal itu yang menjadi berat. Bagaimana solusinya?

3.  Terkait Data DTKS

Pemerintah Kota Depok harus melakukan verifikasi ulang pendataan

DTKS yang ada dilapangan, karena masih adanya tidak valid data DTKS sehingga mengakibatkan data penerima bantuan sosial tidak akurat dan tidak tepat sasaran. Banyak warga tidak mampu yang tidak mendapat bantuan PKH ataupun bantuan lainnya. Sedangkan mereka melihat warga yang mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sosialisasi untuk warga yang belum memiliki BPJS atau KIS supaya tidak dipersulit untuk pengurusannya, karena masih banyak warga yang membutuhkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sehingga Jangan lagi ada warga yang kesulitan mengurus DTKS, KIS, dan bantuan-bantuan lainnya dan agar dipermudah pelayanan untuk warga yang menggunakan KIS dan Bansos.

SDR PIMPINAN SIDANG, ANGGOTA DEWAN DAN PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait dengan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2023.

Semoga apa yang  menjadi catatan-catatan kami, dapat disampaikan dan dapat ditindak lanjuti serta dibahas secara komprehensif demi kepentingan masyarakat Kota Depok.

SEMOGA YANG MAHA KUASA SELALU MELINDUNGI, MEMBERI KESEHATAN DAN KEKUATAN PADA KITA SEMUA.

WALLAHUL MUWAFIQ ILA AQWAMITH THORIQ

WASSALAMMUALAIKUM WR. WB

SHALOM

SALAM SEJAHTERA 

OM SANTI SANTI SANTI OM

NAMO BUDAYA SALAM KEBAJIKAN MERDEKA!!  

DEPOK, 31 Mei 2023

FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

                        KETUA                                                 SEKRETARIS

           IKRAVANY HILMAN, S.IP        VERONICA WIWIN WIDARINI, SE., MMSI